Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah besar dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait guna memperkuat sinergi pembangunan sektor perumahan.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (27/2/2026) di kantor Kementerian PKP tersebut menghasilkan kesepakatan program perumahan berskala besar dan komprehensif yang akan langsung dialokasikan untuk wilayah Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
“Sinergi ini penting agar seluruh program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gubernur.
Alokasi Besar untuk Transformasi Hunian
Hasil pertemuan tersebut menetapkan sejumlah program prioritas yang menjadi lompatan signifikan dalam pembangunan perumahan di Bumi Nyiur Melambai.
Pertama, pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dimulai dengan pembangunan satu tower tahap awal di Manado.
Selain itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami peningkatan drastis. Jika sebelumnya hanya dialokasikan 748 unit, kini jumlahnya melonjak menjadi 8.000 unit rumah.
Pemerintah juga menyiapkan sekitar 400 hingga 600 unit rumah pada tahap awal bagi berbagai kelompok strategis, seperti ASN, pelaku UMKM, personel TNI-Polri, atlet, serta tokoh agama melalui skema kerja sama lintas sektor.
Dalam skema pembiayaan jangka panjang, sebanyak 7.000 unit rumah subsidi akan dibangun melalui kerja sama dengan BP Tapera. Secara keseluruhan, program ini menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah di Sulawesi Utara.
Respons Bencana dan Penanganan Kawasan Kumuh
Program tersebut juga mencakup penanganan kawasan permukiman kumuh serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu prioritas adalah pembangunan rusun asrama dan hunian bagi warga di Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal tahun 2026.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana di masa depan.
Dukungan Pembiayaan untuk UMKM dan Pengembang Lokal
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, kerja sama antara Pemprov Sulut dan Kementerian PKP juga menyentuh aspek penguatan ekonomi lokal.
Pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar. Program ini dilengkapi subsidi bunga sebesar 5 persen yang ditanggung oleh Kementerian PKP.
Sementara itu, pengembang lokal juga mendapatkan dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat dan meningkatkan kapasitas sektor konstruksi daerah.
Sinkronisasi Data dan Pengawasan Ketat
Untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan sinkronisasi data penerima manfaat secara real-time.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan program, menyempurnakan aspek administrasi, serta memastikan seluruh target pembangunan dapat terealisasi sesuai rencana.
Program ini diharapkan menjadi momentum percepatan penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor konstruksi, UMKM, dan pengembang lokal.
Tim Redaksi
