HALTIM, Jendelatimur.id – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan langsung oleh keluarga Erwin Senangua di Desa Gulapapo, Kabupaten Halmahera Timur.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, turun langsung meninjau lokasi penerima bantuan RTLH di desa tersebut pada Kamis (5/3/2026). Kehadiran orang nomor satu di Maluku Utara itu disambut hangat warga, termasuk keluarga Erwin yang tampak haru saat mengetahui rumah mereka menjadi salah satu penerima program tersebut.
Program RTLH menjadi salah satu langkah strategis pemerintah provinsi dalam upaya menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih tinggal di rumah yang belum layak.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 1.200 unit rumah di seluruh wilayah Maluku Utara. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 700 unit rumah.
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, pemerintah juga menyiapkan desain rumah yang dicetak sebagai panduan bagi para penerima bantuan agar dapat memantau kesesuaian pembangunan di lapangan.
Di sela kegiatan peninjauan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Musrifah Alhadar, menjelaskan bahwa proses pembangunan rumah akan didampingi langsung oleh fasilitator di lapangan.
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pembangunan sesuai spesifikasi teknis serta menjaga kualitas bangunan yang dikerjakan.
“Fasilitator akan mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahap awal hingga selesai, agar kualitas bangunan tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelas Musrifah yang akrab disapa Ivo.
Ia menambahkan, program RTLH tahun ini mencakup tiga jenis pekerjaan utama, yakni pembangunan dapur sehat, renovasi rumah lama, serta pembangunan rumah baru bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini dinilai mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses hunian yang sehat dan layak.
Dalam program RTLH 2026, pemerintah menetapkan sejumlah standar pembangunan rumah, di antaranya bagian depan rumah diplester dan dicat, bagian dalam diplester tanpa cat, serta atap menggunakan bahan bangunan standar. Sementara untuk lantai belum menggunakan keramik karena keterbatasan anggaran.
Adapun total anggaran untuk pembangunan satu unit rumah baru mencapai Rp60 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 15 persen dialokasikan untuk upah tukang, sementara sisanya diberikan dalam bentuk material bangunan seperti bata, semen, dan kebutuhan konstruksi lainnya.
Khusus di Desa Gulapapo, pada tahun 2025 desa ini mendapatkan kuota sebanyak 25 unit rumah RTLH. Saat ini pemerintah masih terus melakukan pendataan serta verifikasi calon penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi rumah tangga serta memastikan lingkungan tempat tinggal masyarakat lebih sehat.
Bagi Erwin Senangua (32) dan istrinya, Sintya (26), bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi keluarga mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Erwin yang sehari-hari bekerja sebagai petani menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat kecil.
Ia menilai program ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah provinsi dalam mengurangi kesenjangan sosial serta memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hunian yang layak dan sehat.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program RTLH juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan layak bagi keluarga penerima manfaat.
Tim Redaksi
