HALTIM, Jendelatimur.id– Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan permodalan ini dinilai menjadi dorongan penting agar aktivitas usaha para nelayan tetap berjalan bahkan berkembang.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe terus mendorong para nelayan serta pelaku UMKM perikanan agar mampu mandiri dan naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya melalui akses pembiayaan KUR.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Sherly Laos saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Camat Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dalam rangka sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kamis (5/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Sherly menjelaskan bahwa jumlah nelayan di Provinsi Maluku Utara cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sekitar 36 ribu orang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan tangkap.
Namun demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sarana penangkapan ikan masih terbatas.
“Setiap tahun pemerintah hanya mampu menyalurkan sekitar 200 unit kapal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena itu, program KUR menjadi salah satu solusi agar nelayan dapat mengembangkan usahanya secara mandiri,” ujar Sherly di hadapan para nelayan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, mengatakan bahwa program KUR memberikan peluang besar bagi nelayan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
Menurutnya, melalui akses pembiayaan tersebut, nelayan dapat membeli kapal dan mesin berukuran hingga 3 Gross Ton (GT), sehingga memungkinkan mereka melaut lebih jauh dan meningkatkan hasil tangkapan.
“Dengan dukungan KUR, nelayan bisa memiliki sarana tangkap yang lebih memadai. Ini tentu berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan mereka,” jelas Fauji.
Selain membahas akses permodalan, Gubernur Sherly juga mengajak para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai perlindungan jaminan sosial sangat penting mengingat pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi saat melaut.
Menurut Sherly, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan bagi nelayan apabila terjadi kecelakaan kerja hingga risiko kematian saat menjalankan aktivitasnya di laut.
“Nelayan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki jaminan sosial agar keluarga tetap terlindungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan kecil sebagai kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memberikan rasa aman bagi nelayan saat menjalankan aktivitasnya.
Melalui program pembiayaan KUR yang didukung dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan para nelayan di Maluku Utara dapat semakin kuat secara ekonomi serta mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitas pesisir secara berkelanjutan.
Tim Redaksi
