Jakarta, Jendelatimur.id – Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menghadiri kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terkait layanan jasa Suretyship, yang berlangsung di Kantor Jamkrindo, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penjaminan bagi kontraktor maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah pejabat dari Pemkab Halmahera Tengah, di antaranya Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Humas dan Protokoler, serta Kepala Bagian Umum. Sementara dari pihak Jamkrindo hadir Pelaksana Tugas Direktur Utama Abdul Bari, Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Alia Nur Fitri, Wakil Pemimpin Wilayah Makassar Robby Julandri, serta Pemimpin Cabang Jamkrindo Ternate Dian Rita Ering.
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan bahwa daerahnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat. Pada Tahun Anggaran 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah mencapai sekitar Rp2,5 triliun untuk melayani sekitar 196 ribu jiwa penduduk.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 35 persen masyarakat di Halmahera Tengah bekerja di sektor pertambangan dan hilirisasi industri, sedangkan sekitar 65 persen merupakan masyarakat asli daerah yang memiliki KTP dan NIK Halmahera Tengah.
Menurut Bupati, saat awal memimpin daerah tersebut, kapasitas fiskal yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai program pembangunan.
“Walaupun kita mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat melalui TKD, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tetap membutuhkan pihak ketiga melalui mekanisme lelang untuk menjalankan pekerjaan pembangunan. Setelah pekerjaan selesai, tentu akan melalui berbagai proses audit, baik dari BPK, inspektorat, maupun audit internal dan eksternal yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak semua pihak ketiga memahami secara menyeluruh mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Jamkrindo melalui layanan penjaminan diharapkan dapat memberikan kepastian serta perlindungan apabila terjadi persoalan terkait kewajiban atau temuan dalam proses audit.
Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah agar kerja sama ini dapat segera diimplementasikan dalam pengelolaan pembiayaan proyek pembangunan.
Ia juga berharap jajaran pimpinan Jamkrindo dapat berkunjung langsung ke Maluku Utara untuk memperluas pemahaman mengenai layanan penjaminan tersebut.
“Saya berharap pimpinan Jamkrindo dapat hadir di Maluku Utara, karena bukan hanya Halmahera Tengah yang membutuhkan. Jika memungkinkan, kita dapat mengundang seluruh kabupaten di Maluku Utara agar mereka juga memahami manfaat kerja sama ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Alia Nur Fitri, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan Jamkrindo dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk lembaga penjaminan.
Melalui kerja sama ini, Jamkrindo berharap dapat memberikan layanan terbaik sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Halmahera Tengah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan.
“Kami percaya Kabupaten Halmahera Tengah memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam, budaya, maupun kekuatan sosial masyarakatnya. Dengan kolaborasi yang baik, potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung kemajuan daerah,” tutupnya.
Tim Redaksi
