Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memerintahkan Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
Kebijakan ini diambil sebagai langkah pengawasan guna memastikan seluruh anggaran pendidikan digunakan sesuai peruntukan serta benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Saat ini, program BOSDa telah menjangkau 492 sekolah dengan total 70.983 siswa, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah pendidikan di Maluku Utara. Selain menerima BOSDa dari pemerintah daerah, setiap sekolah juga memperoleh dana BOSP dari pemerintah pusat dengan besaran yang disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah.
Gubernur Sherly menjelaskan, peluncuran BOSDa di masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi orang tua siswa, khususnya terkait kewajiban pembayaran uang komite sekolah.
“Inspektorat akan mengaudit seluruh realisasi BOSP dan BOSDa. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melihat secara objektif di mana letak persoalan dalam penggunaan anggaran,” ujar Sherly usai meresmikan Auditorium SMA Negeri 5 Ternate, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, audit ini penting untuk menjawab persoalan klasik sektor pendidikan daerah, yakni besarnya anggaran yang tersedia namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahkan, dalam berbagai ajang lomba akademik tingkat nasional hingga internasional, siswa masih kerap menanggung biaya secara mandiri.
Sherly menegaskan, total anggaran BOSP dan BOSDa tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp180 miliar harus dimanfaatkan secara optimal. Fokus penggunaan anggaran diarahkan pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan tambahan serta pemenuhan tenaga pengajar di bidang strategis seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains.
Selain itu, pemerintah provinsi juga akan memfasilitasi siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi nasional dan internasional guna meningkatkan pengalaman serta daya saing akademik.
“Anak-anak Maluku Utara harus diberi ruang untuk berkembang dan berprestasi. Negara wajib hadir memastikan mereka tidak terhambat oleh persoalan biaya,” pungkasnya.
Melalui audit menyeluruh ini, Gubernur perempuan pertama Maluku Utara tersebut berharap tata kelola anggaran pendidikan semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
Tim Redaksi
