Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui sinergi strategis dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kantor Kementerian PKP, (2/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan program perumahan berskala besar yang akan segera direalisasikan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Program ini mencakup pembangunan hunian baru, peningkatan kualitas rumah, hingga dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
“Sinergi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kami ingin seluruh program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah pusat akan membangun rumah susun (rusun) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahap awal, satu tower rusun akan dibangun di Kota Manado sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus mendukung konsep hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Selain itu, terjadi peningkatan signifikan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jika sebelumnya Sulawesi Utara hanya memperoleh alokasi 748 unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 8.000 unit rumah yang akan diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.
Pemerintah juga menyiapkan sekitar 400 hingga 600 unit rumah pada tahap awal yang diperuntukkan bagi berbagai kelompok, antara lain aparatur sipil negara (ASN), pelaku UMKM, anggota TNI dan Polri, atlet, serta tokoh agama melalui skema kerja sama.
Dukungan hunian semakin diperkuat melalui alokasi 7.000 unit rumah subsidi yang akan direalisasikan melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Program ini diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan penanganan khusus bagi kawasan kumuh serta pembangunan rusun asrama dan hunian bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal tahun 2026.
Selain pembangunan fisik, kerja sama ini turut mendorong penguatan sektor ekonomi lokal. Kementerian PKP memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar, disertai subsidi bunga sebesar 5 persen.
Sementara itu, pengembang lokal di Sulawesi Utara juga mendapat dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat dan meningkatkan kapasitas sektor properti daerah.
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data penerima manfaat secara real-time.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memantau langsung pelaksanaan program di lapangan, menyempurnakan aspek administrasi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat di Bumi Nyiur Melambai.
Tim Redaksi
Tim Redaksi
